52 Dapur MBG di Purwakarta Terima Teguran Badan Gizi Nasional, Kesiapan Operasional Jadi Sorotan
Buletin News.id
Purwakarta, Jawa Barat || Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil evaluasi BGN menunjukkan adanya sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum dapur-dapur tersebut dapat beroperasi secara optimal.
Berdasarkan laporan BGN, sebanyak 52 dapur MBG di Purwakarta dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Teguran resmi pun diberikan sebagai langkah peringatan agar pengelola segera menindaklanjuti temuan tersebut.
Salah satu temuan utama adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar di sebagian besar dapur. Selain itu, fasilitas pendukung, seperti mess atau tempat tinggal bagi kepala SPPG dan petugas pengawas, juga belum terpenuhi secara optimal.
Meski demikian, sebagian besar dapur telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti kelayakan dari sisi sanitasi makanan. Namun, BGN menekankan bahwa kelengkapan sarana pendukung lainnya menjadi poin krusial yang harus segera diperbaiki sebelum operasional dijalankan kembali.
“Proses verifikasi ulang akan dilakukan setelah seluruh persyaratan teknis dan fasilitas pendukung telah dilengkapi. Kami berharap pihak pengelola dapat segera mengambil langkah konkret,” jelas pihak BGN.
Berikut daftar 52 dapur MBG (SPPG) yang menerima teguran:
- SPPG Purwakarta Ciseureuh 2
- SPPG Purwakarta Munjuljaya 2
- SPPG Purwakarta Sukatani Tajursindang
- SPPG Purwakarta Sukatani Sukamaju
- SPPG Purwakarta Cipaisan 3
… (daftar lengkap hingga nomor 52 sesuai data resmi)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi, khususnya bagi anak sekolah di seluruh Indonesia. Standar sanitasi makanan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta kesiapan fasilitas operasional menjadi syarat mutlak agar pelayanan yang diberikan aman, efektif, dan sesuai ketentuan.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan pengelola SPPG diharapkan segera melengkapi seluruh persyaratan teknis dan fasilitas pendukung. Tujuannya adalah agar operasional dapur MBG dapat kembali berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima program ini.
(DR/E)
