Pendapatan Daerah Terbatas, Herdiat Minta Belanja APBD Ciamis 2027 Lebih Selektif
Buletin News.id
CIAMIS || Keterbatasan kemampuan pendapatan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, meminta agar pengalokasian anggaran dilakukan secara cermat dan selektif dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak serta berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Herdiat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama DPRD menyepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna menjalani proses evaluasi.
Herdiat mengakui, kemampuan pendapatan daerah saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah daerah. Di sisi lain, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan harus tetap berjalan, termasuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih bijaksana dalam menentukan skala prioritas. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan, urgensi, manfaat, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan tingkat urgensi, dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat,” tegas Herdiat.
Selain itu, Herdiat menekankan pentingnya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta fraksi-fraksi, yang telah memberikan saran, pandangan, dan masukan selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Setelah disepakati bersama, Raperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar penyempurnaan rancangan APBD agar selaras dengan ketentuan regulasi dan prioritas pembangunan daerah.
Penyempurnaan akan dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD
(Iday)
