Aksi Rakyat Bukan Drama, Ini Jeritan Kehidupan yang Terancam
Buletin News.id
INDRAMAYU || Menanggapi narasi yang berkembang seolah-olah Bupati Lucky Hakim menjadi korban dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), kami merasa perlu untuk meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Aksi yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah sebuah “drama” atau tindakan tanpa alasan. Ini adalah bentuk keputusasaan rakyat kecil yang mata pencahariannya terancam akibat kebijakan proyek strategis nasional (PSN) budidaya nila yang berpotensi merampas ruang hidup mereka.
Sejak awal, masyarakat datang dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati sebagai pemimpin daerah. Namun sangat disayangkan, Bupati Lucky Hakim tidak bersedia menemui rakyatnya sendiri dan justru memilih untuk tidak keluar dari Pendopo. Sikap ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang sudah datang dengan penuh harapan.
Kami menegaskan, bahwa jika sejak awal Bupati bersedia membuka ruang dialog dan menerima audiensi, maka situasi tidak akan berkembang seperti yang terjadi. Aksi tersebut pada dasarnya dirancang sebagai aksi damai. Namun, kekecewaan yang memuncak akibat tidak adanya respons dari pimpinan daerah memicu luapan emosi yang seharusnya bisa dihindari.
Lebih jauh, kebijakan PSN budidaya nila ini tidak mencerminkan semangat visi “REANG” yang mengedepankan ekonomi kerakyatan. Justru yang terjadi adalah potensi pengalihan sumber penghidupan masyarakat kecil kepada kepentingan korporasi dan BUMN, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
Kami menolak keras upaya pembentukan opini yang memposisikan pemerintah sebagai korban, sementara akar persoalan yang sesungguhnya adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Indramayu.
KOMPI tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat secara konstitusional, damai, dan bermartabat. Namun kami juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk hadir, mendengar, dan melindungi rakyatnya—bukan menghindar.
Kami mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara jernih dan adil. Jangan biarkan suara rakyat kecil dibungkam oleh narasi yang menyesatkan. Dialog terbuka dan keberpihakan pada rakyat adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan ini secara bermartabat.
(Kosim)
