Di Balik Kuas Cat KDM di Cirahong: Jawaban Dingin untuk Sebuah “Tabayun”
Buletin News.id
TASIKMALAYA-CIAMIS || kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena kemacetan atau kekuatan struktur besinya yang legendaris, melainkan dinamika komunikasi antara warga dan pejabat publik yang memicu perbincangan luas.
Di tengah riuhnya pemberitaan negatif yang menyudutkan warga lokal, khususnya mereka yang selama ini berperan mengatur arus lalu lintas, muncul harapan akan adanya ruang dialog terbuka. Warga menginginkan “tabayun”, sebuah upaya klarifikasi untuk meluruskan narasi yang telanjur viral di media sosial.
Harapan itu sempat menguat ketika , yang akrab disapa KDM, turun langsung ke lokasi. Namun, kehadirannya justru menghadirkan kesan berbeda. Alih-alih membuka ruang diskusi, pendekatan yang ditunjukkan dinilai lebih administratif dan berjarak.
Herdis, salah satu tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa warga sebenarnya berharap dapat duduk bersama dan menyampaikan aspirasi secara langsung. “Kami ingin tabayun, ingin meluruskan apa yang berkembang di luar sana,” ujarnya.
Namun respons KDM di lapangan dinilai cukup mengejutkan. Saat dimintai tanggapan, ia menegaskan batasan perannya secara lugas.
“Tugas saya bangun jalan, hari ini ngecat, tugas saya itu,” ujar KDM singkat, sambil terus berjalan meninjau lokasi. Di sekelilingnya, warga dan pengguna jalan tampak mengiringi, sebagian mencoba mendekat untuk sekadar berfoto dengan sosok yang mereka sapa sebagai “Bapak Aing”.
Secara teknis, pernyataan tersebut memang mencerminkan fungsi seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas pembangunan. Namun, bagi sebagian warga, jawaban itu terasa seperti “tembok tinggi” terutama di tengah kebutuhan akan pembelaan moral dan klarifikasi sosial.
KDM sendiri menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah pembenahan infrastruktur. Mulai dari perbaikan jalan, pengecatan marka, hingga menjaga kenyamanan pengguna jalan. Ia juga mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan sebagai bagian dari upaya menjaga fasilitas publik.
Di titik inilah muncul dilema. Di satu sisi, ketegasan KDM dalam membenahi fasilitas publik layak diapresiasi. Namun di sisi lain, absennya ruang dialog terkait isu sosial yang sedang berkembang justru memunculkan kesan bahwa persoalan tersebut terpinggirkan oleh fokus pada pembangunan fisik.
Warga Cirahong berharap ada “jembatan komunikasi” yang kokoh—sekuat jembatan yang menjadi ikon wilayah mereka. Namun dari dinamika yang terlihat, KDM tampaknya lebih memilih berbicara melalui kerja nyata ketimbang terlibat dalam pusaran klarifikasi yang berpotensi berlarut-larut.
Kini, pertanyaan pun mengemuka: apakah pembenahan fisik semata cukup untuk meredam kegaduhan sosial yang terjadi? Ataukah pendekatan yang terkesan dingin ini justru akan memicu reaksi lanjutan di ruang publik digital?
Yang jelas, di Cirahong, KDM telah menunjukkan satu sikap tegas—bahwa baginya, menjalankan tugas negara tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tuntutan dialog yang kian menguat.
(Ki PR)
