H. Dede Herli : Fraksi PKS Gelar Reses di Bungursari, Berikan Pemahaman Kondisi Anggaran APBD Ciamis
Buletin News.id
CIAMIS || Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKS, H. Dede Herli, M.M., menggelar agenda Reses Ke-I Tahun Sidang 2026 di Madrasah Al-Istiqomah, Dusun Karangsari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican pada Kamis (12/2/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Dede mengupas tuntas kondisi keuangan daerah sekaligus menyerap aspirasi langsung dari konstituennya.
Mengawali pembicaraan, Dede Herli memberikan pemahaman yang jujur mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ciamis saat ini.
Ia menegaskan bahwa keuangan daerah sedang dalam kondisi yang “tidak baik-baik saja”.
”Masyarakat perlu memahami bahwa saat ini kita belum bisa jor-joran melakukan pembangunan fisik. Fokus pemerintah daerah sekarang adalah menyelamatkan urusan yang sifatnya urgen dan vital, seperti pendidikan, kesehatan, serta menjaga daya beli masyarakat,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Ciamis 6 ini.
Meskipun anggaran terbatas, warga yang hadir tetap menyampaikan berbagai usulan krusial.
Aspirasi yang mendominasi meliputi perbaikan infrastruktur pertanian, akses jalan, hingga pembenahan sarana pendidikan keagamaan dan tempat ibadah.
Menanggapi hal tersebut, Dede berkomitmen membawa catatan-catatan tersebut ke meja pemerintah daerah.
Namun, ia menekankan bahwa prioritas periode ini tetap tertuju pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk mendongkrak ekonomi, Dede mendorong warga untuk tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan berani berinovasi.
Menurutnya, bantuan dari pemerintah hanyalah sebuah trigger atau pemicu agar tercipta kreativitas ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat.
Selain isu ekonomi, Dede juga menyoroti masalah kesehatan yang cukup sensitif, yakni penonaktifan lebih dari 30.000 peserta KIS-PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Ciamis oleh pemerintah pusat.
”Saya mengimbau warga untuk segera mengecek status kartu KIS atau BPJS-nya ke pemerintah desa setempat. Jika ditemukan kartu yang sudah tidak aktif, segera laporkan agar kami bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mencari solusinya,” tegas Dede menutup pembicaraan.
(Hermansyah)
