Hilangnya 17 Ventilator di RSUP Babel, Rina Tarol Desak Evaluasi Menyeluruh Manajemen dan Dewas
BuletinNews.id
Pangkalpinang – Kasus hilangnya 17 unit alat kesehatan (alkes) jenis ventilator di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Dr. (HC) Ir. Soekarno mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol. Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan lemahnya sistem pengawasan internal dan meminta Gubernur Babel segera mengambil langkah tegas.
Rina menilai, raibnya puluhan ventilator merupakan bentuk kelalaian serius dari pihak manajemen rumah sakit serta lemahnya fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas RSUP. Ia pun meminta agar tidak hanya Direktur RSUP yang dinonaktifkan, namun Dewan Pengawas juga harus ikut dievaluasi secara menyeluruh.
“Saya harap Pak Gubernur tidak hanya menonjobkan Direktur RSUP saja. Dewan pengawas juga harus dievaluasi. Bagaimana bisa sebanyak itu alat kesehatan hilang?” tegas Rina kepada awak media, Rabu (9/7/2025).
Ia mengungkapkan dugaan adanya pembiaran dalam pengelolaan aset penting milik negara tersebut. Menurutnya, Ketua Dewan Pengawas RSUP terkesan hanya menjalankan fungsi seremonial tanpa benar-benar melaksanakan tugas pengawasan secara aktif.
“Kami menduga ada unsur pembiaran. Dewan pengawas terkesan diam, hanya menerima honor tanpa menunjukkan kinerja,” ujarnya.
Rina juga menekankan bahwa tanggung jawab tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada Direktur RSUP. Seluruh jajaran pengawas harus turut bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia pun mendorong Gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen rumah sakit demi perbaikan layanan publik di masa mendatang.
“Permasalahan ini harus jadi evaluasi menyeluruh. Gubernur perlu mengevaluasi total manajemen RSUP agar pelayanan kepada masyarakat ke depan lebih baik,” tandasnya.
Kasus hilangnya 17 unit ventilator ini tidak hanya mencoreng nama baik RSUP Babel, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dan tata kelola rumah sakit milik pemerintah. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pemerintah provinsi dalam menuntaskan persoalan ini dan memastikan tidak terulang kembali di masa depan.
(Ey/*)
