Kinerja DPUTR Purwakarta Dikritik: Anggaran Naik, Infrastruktur Masih Bermasalah
BuletinNews.id
Purwakarta – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta tengah menjadi sorotan. Meski anggaran yang dikelola melonjak hampir dua kali lipat pada Perubahan APBD (P-APBD) 2025, berbagai pihak menilai pembangunan infrastruktur di Purwakarta masih jauh dari harapan.
Kritik datang dari pengamat kebijakan publik, anggota DPRD, hingga masyarakat yang merasakan langsung dampak buruk infrastruktur yang kurang optimal.
Kritik Pengamat: Visi Bupati Tak Tersampaikan
Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus M. Yasin, menilai DPUTR gagal menerjemahkan visi besar Bupati dalam pembangunan berkelanjutan.
“Contohnya, pembangunan jalan yang tidak disertai penataan drainase. Akibatnya, banjir muncul di berbagai titik saat hujan turun,” kata Agus kepada awak media, Selasa (19/8/2025).
Agus menegaskan bahwa visi Bupati seringkali inovatif, namun realisasinya lambat. Ia menyoroti lemahnya perencanaan, koordinasi, serta kapasitas sumber daya manusia di tubuh DPUTR.
“Kami sering menerima keluhan masyarakat soal jalan rusak, drainase tidak berfungsi, hingga proyek yang mangkrak. Ini menunjukkan DPUTR kurang serius dalam bekerja,” tegasnya.
Dampak ke Masyarakat
Masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan yang menghambat aktivitas harian, banjir akibat saluran air buruk, serta fasilitas umum yang terbengkalai. Agus berharap pemerintah segera mengevaluasi kinerja DPUTR agar pembangunan infrastruktur benar-benar membawa manfaat.
“Kalau tidak ada evaluasi, visi Bupati menjadikan Purwakarta lebih maju dan sejahtera hanya akan jadi harapan kosong,” ujarnya.
Anggaran DPUTR Naik Jadi Rp228,38 Miliar
Berdasarkan dokumen resmi Raperda, anggaran DPUTR Purwakarta tahun 2025 naik drastis dari Rp124,36 miliar menjadi Rp228,38 miliar setelah perubahan. Tambahan Rp104,02 miliar itu sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang naik Rp95,13 miliar.
Kenaikan juga terjadi pada pos gedung dan bangunan (Rp19,55 miliar), peralatan dan mesin (Rp21,78 miliar), serta tanah dan aset lainnya. Sementara anggaran operasional relatif stabil bahkan ada penghematan di beberapa kegiatan.
Meski demikian, realisasi di lapangan justru menuai banyak keluhan.
Kritik DPRD: Pembangunan Tak Merata
Anggota DPRD Purwakarta, Hilmi Sirojul Fuadi, ikut menyuarakan kekecewaan atas kinerja DPUTR. Ia menyoroti buruknya kualitas proyek infrastruktur, kurangnya transparansi anggaran, serta ketidakmerataan pembangunan.
“Banyak laporan masyarakat terkait proyek dengan kualitas rendah. Selain itu, transparansi anggaran juga penting agar masyarakat tahu penggunaan dana publik,” ujarnya.
Hilmi menambahkan bahwa daerah pinggiran masih minim pembangunan. Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada proyek kosmetik, sementara kebutuhan dasar infrastruktur warga belum terjawab.
“Kami juga mendapat laporan, surveyor sudah berulang kali turun mengecek jalan rusak, tapi pembangunan tak kunjung terealisasi. Masyarakat merasa diabaikan,” tegasnya.
Dengan kenaikan anggaran, ia berharap penggunaan dana diprioritaskan pada titik yang paling membutuhkan. “Slogan jalan mulus rakyat terurus jangan hanya jadi jargon,” katanya.
Target Bupati: Tiga Tahun Jalan Mulus
Sebelumnya, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein menegaskan target perbaikan seluruh jalan rusak berat dalam tiga tahun ke depan.
“Tidak ada alasan, semua jalan rusak berat harus mulus dalam tiga tahun,” kata Om Zein.
Data DPUTR per Mei 2025 mencatat dari total 776,39 km jalan kabupaten, sekitar 150 km (19,36%) masih dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, 289,06 km (37,23%) rusak sedang, dan 30 km (3,86%) rusak ringan. Sisanya dalam kondisi baik.
Pemkab berencana mengoptimalkan anggaran daerah, serta bantuan provinsi dan pusat untuk mempercepat target tersebut.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Hingga artikel ini ditulis, pihak DPUTR Purwakarta belum memberikan keterangan resmi. Namun desakan publik terhadap evaluasi kinerja semakin menguat.
Pengamat, DPRD, dan masyarakat sepakat bahwa dengan lonjakan anggaran, DPUTR dituntut bekerja lebih transparan, adil, dan berkualitas. Tanpa itu, program pembangunan infrastruktur Purwakarta dikhawatirkan hanya akan meninggalkan kekecewaan.
(Dede R)