Pembangunan Tower dan Tiang Kabel Internet di Pamarican Diduga Berizin Tak Sah, Warga Terdampak Tak Terima Kompensasi
BuletinNews.id
Ciamis,- Pembangunan tower internet dan pemasangan tiang kabel di Dusun Karangcingkrang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, kembali memicu keresahan di kalangan warga. Selain diduga dilakukan tanpa izin yang sah, sejumlah warga terdampak mengaku belum menerima kompensasi atas proyek tersebut. Meskipun beberapa warga di sekitar lokasi mengaku menerima uang kompensasi, banyak lainnya yang mengungkapkan bahwa mereka sama sekali belum menerima pembayaran tersebut, bahkan tidak mengetahui adanya skema kompensasi yang telah dijanjikan.
Seorang warga yang terdampak langsung, berinisial “K”, menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya yang memiliki lahan di dekat pembangunan tower internet tidak menerima sosialisasi maupun kompensasi. “Kami tidak pernah diberitahu tentang proyek ini. Tiba-tiba tower sudah dibangun di sekitar rumah kami. Sampai sekarang, tidak ada kompensasi yang kami terima, padahal kami yang terdampak langsung,” ungkap K dengan kecewa.
Selain itu, warga berinisial “T”, yang lahan perkebunannya menjadi tempat pemasangan beberapa tiang kabel internet, juga menyampaikan keluhan serupa. “Beberapa tiang kabel internet sudah dipasang di kebun saya tanpa sepengetahuan saya. Tidak ada sosialisasi, apalagi kompensasi yang diberikan. Ini jelas merugikan saya sebagai pemilik lahan,” jelas T. Senin, (21/10/2024).
Situasi semakin memanas ketika seorang petugas pemasangan tiang kabel internet beberapa waktu lalu yang tidak mau menyebutkan namanya menyatakan bahwa uang kompensasi sebetulnya sudah sepenuhnya diserahkan kepada pihak pemerintah desa. “Kami, sebagai pelaksana lapangan, hanya menjalankan tugas. Semua pembayaran kompensasi sudah kami serahkan ke pihak pemerintah desa. Untuk pembagiannya, itu bukan wewenang kami lagi,” ungkap petugas tersebut.
Namun, pernyataan ini justru memicu spekulasi dan kemarahan warga, karena hingga saat ini tidak semua warga terdampak merasakan manfaat dari kompensasi yang seharusnya diberikan. Beberapa warga mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang menerima uang kompensasi, sedangkan mayoritas lainnya tidak mendapatkan apa-apa.
“Saya tahu ada beberapa tetangga yang sudah menerima kompensasi, tapi kami dan beberapa warga lainnya sama sekali tidak menerima apa-apa. Kami merasa dirugikan karena pihak desa tidak transparan terkait pembagian kompensasi ini,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga menduga bahwa ada ketidakberesan dalam pengelolaan dana kompensasi tersebut di tingkat desa. Mereka mempertanyakan ke mana sebenarnya uang kompensasi itu disalurkan dan mengapa hanya segelintir warga yang menerima, padahal dampak pembangunan tower dan tiang kabel internet dirasakan oleh banyak orang.
Sementara itu, Pihak Pemerintah Desa Mekarmulya belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah kompensasi ini. Namun, pemerintah desa diharapkan segera memberikan penjelasan transparan kepada warga terdampak, mengingat situasi ini bisa memicu ketegangan lebih lanjut di masyarakat.
Menanggapi dugaan izin yang tidak sah serta masalah kompensasi yang tidak merata, sejumlah warga berencana untuk meminta intervensi dari pemerintah kabupaten dan pihak berwenang lainnya. Mereka berharap ada audit terkait perizinan dan penyaluran dana kompensasi untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini.
“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Kami merasa dirugikan, dan hak kami sebagai warga terdampak harus diperjuangkan,” tegas salah satu warga yang merasa belum mendapatkan kompensasi.
Kasus ini mencerminkan perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang melibatkan infrastruktur publik di area pemukiman. Warga Dusun Karangcingkrang berharap adanya penyelesaian yang adil, di mana setiap warga terdampak mendapatkan hak mereka, termasuk kompensasi yang layak dan sosialisasi yang tepat sebelum proyek dilaksanakan. Mereka juga menuntut agar pihak pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terkait distribusi uang kompensasi yang diduga tidak merata.
Dengan semakin berkembangnya proyek infrastruktur digital, termasuk pembangunan tower dan pemasangan tiang kabel internet, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Jika masalah ini tidak segera ditangani, ketegangan antara warga dan pihak pengembang bisa meningkat, mengancam stabilitas sosial di wilayah tersebut.
(Ape)
