Pemerintah Gelontorkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP: Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan di Seluruh Indonesia
BuletinNews.id
Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah masyarakat, pemerintah secara resmi menggelontorkan sebanyak 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini menjadi bagian dari program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan secara serentak di 5.302 titik distribusi di seluruh negeri.
Beras SPHP ini dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, agar seluruh lapisan masyarakat—termasuk di pelosok daerah—dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas karena dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi lonjakan harga pangan global.
Arahan Langsung dari Presiden Prabowo Subianto
Pelaksanaan distribusi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan ketahanan pangan rakyat. Melalui arahan tersebut, berbagai pihak yang terkait dalam rantai distribusi pangan dikerahkan untuk bersinergi dan bergerak cepat.
Kolaborasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, serta Petrokimia Gresik (PIHC). Sinergi antar-lembaga ini menjadi motor penggerak distribusi beras SPHP secara efektif dan efisien, dari gudang penyimpanan hingga ke tangan masyarakat.
Optimisme Pemerintah: Harga Beras Terkendali, Rakyat Terbantu
Menteri Pertanian menyatakan bahwa dengan peluncuran beras SPHP secara luas dan masif, pemerintah optimis dapat mengendalikan harga beras di pasaran dan menekan potensi gejolak yang merugikan masyarakat. Selain itu, distribusi ini juga menjadi bentuk konkret pemanfaatan hasil produksi pangan nasional secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
“Ini adalah bukti bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam. Dengan beras SPHP, rakyat bisa merasakan langsung hasil produksi pangan dalam negeri,” ujar salah satu pejabat kementerian.
Gerakan Pangan Murah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional, memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses bahan pokok, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap program ketahanan pangan jangka panjang.
(**/sumber Kementan)