Pernyataan Bupati Lucky Hakim Tuai Kritik Publik dan Pers
Buletin News.id
INDRAMAYU || Musibah banjir yang hampir merata melanda wilayah Kabupaten Indramayu sejak Kamis (22/1/2026) hingga kini mendapat perhatian langsung dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Orang nomor satu di Kota Mangga itu turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Kecamatan Pasekan, Lohbener, hingga Kertasemaya. Senin (26/01)
Dalam sebuah video yang beredar luas dan viral di media sosial sejak Minggu (25/1), Bupati Lucky Hakim menyampaikan keprihatinannya terhadap warga terdampak banjir. Ia menegaskan agar musibah tersebut tidak dijadikan ajang saling menyalahkan.
“Buat teman-teman yang saat ini kebanjiran, kami turut prihatin. Banjir itu air dari langit, air dari hulu, air juga kadang-kadang dari laut. Jadi kita itu dikepung tiga, sana-sana sama atas. Kita tidak usah saling menyalahkan,” ujar Lucky Hakim dalam video tersebut.
Video itu diduga direkam saat Bupati Lucky memantau debit air Sungai Cimanuk usai mengunjungi warga terdampak banjir di wilayah Kertasemaya dan Lohbener.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai respons beragam dari masyarakat Indramayu. Sejumlah warganet menilai pernyataan itu terlalu menyederhanakan persoalan banjir yang sudah berlangsung menahun.
Salah satunya disampaikan akun Nurbaeti melalui unggahan media sosial pada Senin (26/1). Ia menyebut penyebab banjir tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan faktor alam.
“Anak kecil juga tahu hujan dari langit, Pak. Tapi SC mah bukan dari langit airnya. Ini dari kebodohan pemerintahnya. Jangan ngomong hujan dari langit dan laut, tapi bapak bupati yang saya hormati, turun sini ke SC (Sport Center), lihat dan bantu mereka,” tulisnya.
Nada kritik serupa juga disampaikan akun Bela PKN yang menyoroti banjir di Perumahan Ningrat Indramayu 1, Jalan Talang Tembaga, Kelurahan Margadadi. Ia menilai buruknya sistem drainase dan tidak berfungsinya saluran pembuangan air menjadi penyebab utama genangan.
“Normalisasi saluran yang utama. Jika tidak ada tindakan, baru ke poin dua, rumah di over kredit,” sindirnya dalam unggahan Senin pagi (26/1).
Bela juga mengeluhkan rumitnya birokrasi dalam penanganan normalisasi saluran air.
Menurutnya, keluhan warga kerap terbentur aturan administratif yang berbelit.
“Masa iya normalisasi harus buat proposal dulu. Berarti ketika ada bencana dan butuh bantuan harus buat proposal dulu? Kalau begini harus teriak lewat video supaya didengar KDM (Gubernur Jabar),” tulisnya.
Sorotan tajam tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan pers. Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu secara terbuka mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua IWO Indramayu, Kang Supardi, menegaskan bahwa banjir yang meluas hampir ke seluruh kecamatan bukan sekadar faktor alam, melainkan indikasi kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bukan kebetulan, bukan hanya air dari langit, hulu, dan laut. Ini akibat buruknya sistem drainase dan pembuangan air yang tidak direncanakan secara matang. Ada kesan pembiaran dan kegagalan kinerja dinas terkait secara kolektif,” tegas Supardi.
Dalam pernyataan resminya di Kantor IWO Indramayu, Sabtu (24/1), Supardi juga menyoroti meluasnya titik banjir hingga hampir seluruh desa di beberapa kecamatan. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanya berhenti sebagai dokumen administratif tanpa implementasi nyata.
“Kalau banjir sudah masuk kota dan hampir ke semua kecamatan, itu tanda tata ruang gagal dan pemerintah membiarkan kegagalan itu terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak saluran air yang tersumbat eceng gondok, sungai yang dangkal, hingga tertutup bangunan liar. Selain itu, pembangunan jalan dinilai tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai, pengabaian Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta menjamurnya bangunan di sempadan sungai.
“Izin pembangunan perumahan juga harus diperketat. Pemerintah harus berhenti berdalih dan segera mengambil langkah konkret,” kata Supardi.
Kritik senada disampaikan Perkumpulan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu. Ketua GEPLAK, Ali Zaidan, bersama Dewan Penasehat Maman, menilai banjir berulang mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur.
“Banjir yang terus berulang ini menunjukkan gagalnya tata ruang dan lemahnya tanggung jawab pemerintah daerah. Ini bukan lagi bencana alam semata, tetapi sudah menjadi bencana tata kelola,” tegas
Maman.
GEPLAK juga mengecam lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek drainase dan normalisasi sungai yang telah menyerap anggaran besar namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk sikap, GEPLAK menyampaikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki koordinasi lintas sektor, serta bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. GEPLAK menegaskan akan terus menyuarakan kepentingan publik jika persoalan banjir dan buruknya tata kelola pemerintahan dibiarkan berulang..
(Kosim)
