Program Dapur MBG di Singkup Tuai Protes Warga: Dinilai Abaikan Kearifan Lokal
Buletin News.id
TASIKMALAYA, || Program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Jalan Singkup RT 04/RW 09, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, menuai protes dari warga setempat. Warga menilai pengelolaan dapur tersebut mengabaikan kearifan lokal dan tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pemberdayaan ekonomi.
H. Hamid, salah seorang warga Singkup, menyampaikan keberatannya atas cara pengelolaan dapur MBG yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi program tersebut.
“Warga tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang keberadaan dapur MBG ini. Kalau mau masuk ke wilayah orang, minimal ketok pintu dulu, jangan langsung nyelonong,” ujar Hamid saat ditemui di kantor Kelurahan Singkup, Senin (6/10/2025).
Ia menambahkan, bahan pangan untuk kebutuhan dapur disuplai oleh pihak luar daerah, tanpa melibatkan petani, pelaku UMKM, maupun Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.
“Yang diuntungkan justru pihak luar. Petani lokal tidak dilibatkan, padahal seharusnya mereka bisa ikut berkontribusi. Sekarang, yang tersisa bagi warga lokal cuma sampahnya saja,” ungkapnya dengan nada kesal.
Selain itu, warga juga mempermasalahkan pembangunan pagar dapur MBG yang dinilai terlalu menjorok ke depan hingga mengganggu jalan umum. Tak hanya itu, pembuatan sumur bor tanpa izin juga menimbulkan keluhan, lantaran diduga berdampak pada berkurangnya sumber air warga sekitar.
“Saat kemarau, tiga hari saja air warga sudah kering. Sekarang ada sumur bor baru tanpa izin, malah warga tidak boleh menggunakan airnya,” tutur Hamid.
Warga juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat Singkup.
“Sebagian besar karyawannya bukan orang sini. Banyak yang tidak dikenal warga,” imbuhnya.
Pihak Kelurahan dan Pengelola Dapur MBG Beri Klarifikasi
Menanggapi hal tersebut, Lurah Singkup, Pupung Nurdiansyah, S.Pd, menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal sudah menerima informasi terkait pembangunan dapur MBG yang digagas oleh H. Asep, pemilik lahan di sekitar kantor kelurahan.
“Permasalahan antara warga dan pengelola sudah dimusyawarahkan. Bahkan kedua pihak sudah berjabat tangan sebagai tanda kesepahaman,” ujar Pupung.
Ia menilai sebagian permasalahan yang muncul lebih bersifat miskomunikasi antarwarga dan pengelola.
Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, H. Asep dan Hj. Fatma, menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program.
“Dari 47 karyawan, sebanyak 40 orang merupakan warga Singkup. Jadi mayoritas justru orang setempat,” kata H. Asep.
Hj. Fatma menambahkan, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, terutama dalam penyediaan bahan pangan.
“Kalau warga punya hasil pertanian atau sayuran, silakan kami beli. Kami terbuka untuk kerja sama dengan UMKM dan KWT setempat melalui MoU. Dapur MBG ini milik bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Terkait sumur bor yang dipersoalkan warga, Hj. Fatma menyatakan siap menutupnya jika memang menimbulkan masalah.
“Kalau air jadi masalah, kami siap menutup sumur. Tapi kalau warga butuh air, silakan digunakan untuk kebutuhan masak, kami tidak melarang,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Meski polemik masih berlangsung, baik pihak kelurahan, pengelola, maupun warga berharap agar keberadaan Dapur MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Singkup.
(Asjen)