Petani Tembakau Pamarican Soroti DBHCHT dan BLT Diduga Tak Tepat Sasaran, Petani Asli Terpinggirkan
Buletin News.id
CIAMIS || Sejumlah petani tembakau di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, menyuarakan kekecewaan terhadap perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya pada aspek pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT yang dinilai tidak tepat sasaran. Selasa, (30/12/2025).
Keluhan tersebut mencuat dari petani tembakau yang telah bertahun-tahun mengelola lahan tembakau dan menggantungkan penghidupan dari komoditas tersebut. Mereka menilai lemahnya verifikasi data penerima bantuan telah membuka ruang munculnya penerima yang tidak sesuai dengan kriteria petani tembakau aktif.
Salah seorang petani tembakau yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja Asep, mengungkapkan bahwa di lapangan ditemukan fakta adanya penerima BLT DBHCHT yang justru bukan petani tembakau asli. Bahkan, sebagian baru menanam tembakau setelah menerima bantuan.
“Kami menemukan banyak penerima BLT yang sebelumnya tidak menanam tembakau. Ada yang justru mulai menanam setelah menerima bantuan. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar tentang proses pendataannya,” kata Asep.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan petani tembakau lama yang selama ini konsisten menanam dan berkontribusi pada sektor tembakau daerah. Alih-alih menjadi instrumen perlindungan dan pemberdayaan, BLT DBHCHT justru dinilai memicu fenomena “petani tembakau dadakan”.
Dampak dari kondisi tersebut mulai terasa secara nyata. Sejumlah anggota kelompok tani di Desa Margajaya dikabarkan menghentikan aktivitas budidaya tembakau. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya perhatian pemerintah, diperparah oleh ketidakpastian harga beli dan fluktuasi permintaan pasar.
Asep menegaskan, berhentinya sebagian petani tembakau lama bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap tata kelola program pemerintah.
“Kalau pendataan dilakukan dengan serius dan transparan, petani tembakau asli tidak akan merasa disisihkan. Kami berharap DBHCHT benar-benar kembali pada tujuan awalnya, bukan sekadar formalitas program,” ujarnya.
Para petani mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, verifikasi, dan penyaluran BLT DBHCHT. Mereka juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat agar bantuan publik tidak disalahgunakan dan benar-benar menyasar petani tembakau yang berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pemerintah daerah dan dinas terkait guna memastikan keberimbangan informasi serta klarifikasi atas keluhan para petani.
(Hermansyah/ap)
