Musrenbang Jawab Kekhawatiran Petani Purwadadi Dengan Normalisasi Sungai Cilisung
Buletin News.id
CIAMIS – Persoalan banjir menahun yang merendam Kecamatan Lakbok dan Purwadadi kembali memuncaki skala prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rabu (4/2/2026). Di tengah kekhawatiran warga, muncul desakan kuat agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya sekadar meninjau lokasi, tetapi memberikan realisasi nyata untuk mengakhiri penderitaan petani.
Normalisasi Sungai Cilisung Jadi Harga Mati
Kepala Desa Cintaratu, Ahmad Musadad, menegaskan bahwa hasil Musrenbang Kecamatan Lakbok menyepakati penanganan banjir sebagai usulan paling mendesak. Menurutnya, satu-satunya solusi konkret adalah normalisasi Sungai Cilisung melalui pengerukan total secara menyeluruh.
”Pemerintah Kabupaten Ciamis kemungkinan besar tidak akan mampu mengatasi masalah ini sendirian. Kami sangat membutuhkan peran aktif BBWS,” ujar Sadad.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak BBWS telah menyarankan agar Pemerintah Kabupaten segera bersurat dan melayangkan proposal kepada kementerian pusat. Namun, Sadad memberikan catatan kritis bagi Gubernur Jawa Barat agar kehadirannya kali ini membawa perubahan. “Harapan kami Gubernur segera turun melihat kondisi sebenarnya. Tapi tolong, jangan sampai hanya melihat tanpa ada realisasi, karena dulu pernah ditinjau namun hingga kini belum ada tindakan nyata,” tegasnya.
Ancaman bagi Lumbung Padi Ciamis
Senada dengan keresahan di Lakbok, Kepala Desa Purwadadi, Markun Marhani, menyebut banjir ini sebagai ancaman serius bagi status Ciamis Selatan sebagai lumbung padi. Dampak luapan air ini mengancam sekitar 3.000 hektare lahan produktif yang menjadi tumpuan ekonomi warga.
”Dampaknya sangat luar biasa. Petani sering mengalami kerugian besar akibat gagal panen atau fuso. Jika ini dibiarkan, masyarakat akan menanggung dampak berkepanjangan,” kata Markun.
Lambannya Penanganan Lintas Wilayah
Sementara itu, Ketua APDESI Purwadadi, Pipin Holis, menyoroti bentangan Sungai Afur Cilisung yang melintasi Kota Banjar, Ciamis, hingga Pangandaran. Ia menilai koordinasi saat ini masih sangat lemah, terutama dari pihak BBWS yang dianggap lamban di lapangan.
Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Endang Cahyadi. Legislator dari Fraksi Nasdem ini mendorong Gubernur untuk mengambil peran sebagai dirigen antarwilayah.
”Pak Gubernur sangat dibutuhkan untuk mengoordinasikan daerah-daerah yang terdampak dan mengalokasikan anggaran normalisasi. Bayangkan, ada lahan yang sampai 5 kali gagal tanam. Ini bukan masalah sepele, ini menyangkut hidup orang banyak,” pungkas.
(Hermansyah)
