Pilkades Digital Ciamis Digelar di 40 Desa, Bupati Herdiat Targetkan Partisipasi 80 Persen
Buletin News id
CIAMIS –|| Kabupaten Ciamis bersiap memasuki babak baru dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat desa. Untuk pertama kalinya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan dilaksanakan dengan sistem digital di 40 desa. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, optimistis penerapan teknologi tersebut mampu menghadirkan proses pemilihan yang lebih cepat, mudah, efisien, sekaligus menekan biaya penyelenggaraan.
Optimisme itu disampaikan Herdiat saat menghadiri Sosialisasi Pilkades Digital Provinsi Jawa Barat yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat di Gedung KH Irfan Hielmy, Islamic Centre Ciamis, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti panitia desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ciamis.
Herdiat mengakui, penggunaan sistem digital menjadi pengalaman baru bagi Kabupaten Ciamis. Namun, ia meyakini dengan persiapan dan pemahaman yang matang, seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan lancar.
Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades. Selain mempercepat proses pemungutan suara, sistem tersebut juga dinilai lebih praktis dan hemat dibandingkan metode konvensional.
“Digitalisasi ini mempermudah, mempercepat, juga lebih murah dan efisien dibandingkan dengan cara-cara lama. Mudah-mudahan waktu pemilihannya bisa lebih cepat lagi,” ujar Herdiat.
Pilkades digital serentak di Kabupaten Ciamis dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 13 Desember 2026. Pemungutan suara akan dilaksanakan di 40 desa dengan dukungan sebanyak 176 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Tak hanya menekankan kesiapan teknis, Herdiat juga menaruh perhatian besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Ia menargetkan sedikitnya 80 persen pemilih yang memiliki hak suara dapat hadir dan menggunakan hak pilihnya.
Untuk mencapai target tersebut, seluruh operator, panitia, dan petugas KPPS diminta aktif memberikan sosialisasi, bimbingan, serta pendampingan kepada masyarakat agar tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pemilihan digital.
“Panitia harus memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui bagaimana tata cara pemilihan secara digital. Kita berharap partisipasi pemilih bisa mencapai 80 persen,” pesannya.
Di sisi lain, Herdiat mengingatkan bahwa keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari kelancaran penggunaan teknologi, tetapi juga dari terjaganya netralitas penyelenggara, keamanan, dan kondusivitas masyarakat.
Ia secara tegas meminta seluruh panitia, termasuk perangkat desa yang terlibat, tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala desa tertentu. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi netralitas penyelenggara harus tetap dijaga.
“Berbeda pilihan boleh, tetapi yang paling utama adalah keamanan dan ketertiban. Panitia harus netral dan tidak boleh berpihak,” tegasnya.
Penetapan hari pemungutan suara pada Minggu juga mempertimbangkan kesempatan bagi warga yang bekerja di luar daerah agar dapat pulang ke kampung halaman dan menyalurkan hak pilihnya.
Herdiat turut meminta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pilkades dilakukan secara optimal. Seluruh unsur terkait, termasuk petugas keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), diharapkan meningkatkan koordinasi serta membantu masyarakat agar setiap tahapan berlangsung tertib tanpa menimbulkan persoalan.
“Kita semua harus lebih proaktif dan membantu masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ekses negatif,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Herdiat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD Provinsi Jawa Barat, atas dukungan dan pendampingan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak berbasis digital di Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianty, menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat enam kabupaten di Jawa Barat yang menyelenggarakan Pilkades digital, yakni Kabupaten Bekasi, Sumedang, Cianjur, Karawang, Subang, dan Ciamis.
Menurut Lisa, sistem pemilihan konvensional selama ini membutuhkan anggaran cukup besar, baik untuk penyediaan sarana dan prasarana maupun pelaksanaan tahapan yang memerlukan waktu relatif panjang.
Melalui penerapan teknologi digital, proses pemungutan suara diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan efisien. Transformasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin modern.
Dengan persiapan yang matang, dukungan seluruh penyelenggara, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pilkades digital di Kabupaten Ciamis diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan metode pemungutan suara, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menghadirkan demokrasi desa yang lebih efektif, transparan, dan berkualitas.
(Li2)





