Tokoh dan Pendiri Desa Sukajaya Rajadesa Bereaksi, Bantah Narasi Tak Ada Kades Tuntaskan Masa Jabatan
Buletin News.id
CIAMIS – Sejumlah tokoh dan pendiri Desa Sukajaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, angkat bicara menyikapi pemberitaan salah satu media lokal yang menarasikan bahwa kepemimpinan kepala desa di Sukajaya selama ini tidak pernah menuntaskan masa jabatan satu periode.
Narasi tersebut menuai keberatan karena dinilai tidak sesuai dengan catatan sejarah perjalanan pemerintahan Desa Sukajaya sejak pemekaran dari Desa Sukaharja pada 1979.
Pernyataan dalam pemberitaan yang menyebutkan bahwa kepala desa di Sukajaya belum pernah ada yang menuntaskan satu periode, dengan alasan ada yang sakit maupun mengundurkan diri, dinilai sejumlah tokoh berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
Salah seorang tokoh sekaligus pejuang pemekaran Desa Sukajaya menegaskan, sejarah pemerintahan desa harus disampaikan berdasarkan fakta dan catatan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pengamatan atau asumsi seseorang.
Menurutnya, narasi tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa sejak berdiri hingga sekarang, Desa Sukajaya tidak pernah memiliki kepala desa yang berhasil menyelesaikan masa jabatannya.
“Sebagai tokoh dan pejuang pemekaran, kami merasa keberatan dengan narasi seperti itu. Jangan sampai sejarah Desa Sukajaya disampaikan secara keliru sehingga menimbulkan persepsi bahwa tidak pernah ada kepala desa yang menuntaskan masa jabatannya,” ungkapnya.
Tokoh Sukajaya Beberkan Catatan Sejarah Kepemimpinan Desa
Untuk meluruskan informasi tersebut, sejumlah tokoh Sukajaya memaparkan riwayat kepemimpinan kepala desa sejak desa itu dimekarkan dari Desa Sukaharja pada 1979.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan para tokoh, berikut catatan sejarah kepala desa yang pernah memimpin Sukajaya:
- H. Cholis, disebut sebagai kepala desa pertama yang menjabat sejak 1980 hingga 1998.
- H. Suhendi, menjabat sejak 1990 hingga 2010.
- Dudung Abdullah, mulai menjabat pada 2011 dan kemudian menjadi kepala desa definitif sejak 2012 hingga 2018.
Para tokoh tersebut menegaskan bahwa berdasarkan catatan sejarah yang mereka sampaikan, kepemimpinan para kepala desa itu telah menyelesaikan masa jabatannya masing-masing.
Mereka pun meminta agar setiap pihak yang berbicara mengenai sejarah Desa Sukajaya terlebih dahulu melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap fakta sejarah, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kalau berbicara tentang sejarah, harus membaca dan memahami sejarahnya terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang tidak tepat justru mencederai perjuangan para pendiri dan tokoh pemekaran desa,” tegasnya.
Jangan Sampai Sejarah Desa Menjadi Polemik Jelang Pilkades
Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena muncul menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Para tokoh mengingatkan agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak menggiring opini atau merugikan pihak-pihak tertentu yang memiliki niat untuk berkontestasi dalam Pilkades.
Menurut mereka, pemberitaan mengenai kepemimpinan desa seharusnya berpijak pada fakta, mengedepankan prinsip keberimbangan, serta tidak membangun persepsi negatif melalui narasi yang belum terverifikasi.
Pers memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, akurasi data, ketepatan konteks sejarah, serta kesempatan bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab jurnalistik.
Para tokoh Sukajaya berharap persoalan tersebut dapat diluruskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta semua pihak menghormati sejarah berdirinya Desa Sukajaya dan perjuangan para pendirinya.
Sebab, sejarah sebuah desa bukan sekadar catatan pergantian kepemimpinan, melainkan juga bagian dari identitas dan perjalanan perjuangan masyarakat yang harus dijaga kebenarannya.
(Li2)





