Polres Banjar Bongkar TPPO PMI ke Brunei, Pelaku Raup Jutaan Rupiah
Buletin News.id
BANJAR – Iming-iming gaji jutaan rupiah di luar negeri justru menjadi awal penderitaan seorang perempuan asal Kota Banjar. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di Brunei Darussalam, korban berinisial SW (39) hanya menerima upah sekali, kemudian empat bulan berikutnya harus bekerja tanpa bayaran.
Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut berhasil diungkap Polres Banjar. Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (21/11/2026) pukul 08.30 WIB, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR, memaparkan perkembangan penanganan perkara yang diduga melibatkan praktik penempatan pekerja migran secara ilegal.
Kapolres didampingi Kasat Reskrim, Kanit PPA, serta Kasi Propam Polres Banjar saat menyampaikan hasil penyidikan kepada awak media.
Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini bermula pada Desember 2024. Saat itu, korban diberangkatkan ke Brunei Darussalam untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan tawaran gaji sekitar Rp4,5 juta per bulan.
Namun, janji tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Selama kurang lebih lima bulan bekerja, korban hanya menerima pembayaran sekitar Rp1,8 juta pada bulan pertama. Upah itu pun disebut dipotong dengan alasan penggantian biaya pemberangkatan.
Memasuki bulan kedua hingga bulan kelima, korban tidak lagi menerima gaji. Kondisi tersebut membuat korban akhirnya melarikan diri dari rumah majikannya dan mencari perlindungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam.
Setelah memperoleh perlindungan, korban mengungkapkan pengalaman pahit yang dialaminya kepada adik kandung di Indonesia. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga masuk ke penanganan Polres Banjar.
Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan seorang laki-laki berinisial W (55), warga Kabupaten Ciamis, sebagai tersangka. W diketahui merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia yang diduga melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara perorangan, tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penyidik mengungkap, tersangka diduga meraup keuntungan sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta dari setiap pemberangkatan PMI. Bahkan, berdasarkan hasil penyidikan, sekitar 10 orang pekerja migran diketahui telah diberangkatkan tersangka ke sejumlah negara, yakni Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua lembar cetakan foto dokumen paspor dan visa atas nama korban, serta enam lembar surat keterangan dan dokumen permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka terancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara.
Kapolres Banjar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terlebih jika proses perekrutan dan pemberangkatan tidak memiliki kejelasan legalitas.
Calon pekerja migran diimbau memastikan seluruh tahapan penempatan dilakukan melalui jalur resmi dan perusahaan yang memiliki izin. Langkah tersebut menjadi penting untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mencegah praktik eksploitasi dan perdagangan orang.
Saat ini, penyidik masih mengembangkan perkara guna menelusuri kemungkinan adanya korban lain maupun pihak yang turut terlibat. Polres Banjar juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi proses hukum hingga perkara tersebut tuntas.
Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik janji pekerjaan di luar negeri, terdapat risiko serius apabila keberangkatan dilakukan melalui jalur tidak resmi. Perlindungan terhadap PMI harus dimulai sejak proses perekrutan, agar harapan mencari penghidupan yang lebih baik tidak berujung pada eksploitasi.
(Li2/Tn)





