DPMPTSP Ciamis Klarifikasi Pajak kegiatan Rp8,4 Juta, Yoyong: Kesalahan Input Pihak Ketiga

DPMPTSP Ciamis Klarifikasi Pajak kegiatan Rp8,4 Juta, Yoyong: Kesalahan Input Pihak Ketiga

Buletin News.id

CIAMIS ||  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis memberikan klarifikasi terkait surat permintaan konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis mengenai kewajiban pajak sebesar Rp8.401.324 yang belum disetorkan oleh CV Jumleungan Haidar Sejahtera.

Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Ciamis, Yoyong Sofyan, SH., MH., menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dinas sebagai pengguna kegiatan, melainkan akibat kekeliruan penginputan jenis pajak oleh pihak ketiga saat proses administrasi pembayaran.

Hal itu disampaikan Yoyong saat memberikan klarifikasi di Ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, setelah menerima surat dari KPP Pratama Ciamis Nomor S-636/KKP.0912/2026, pihak dinas langsung melakukan klarifikasi dan berkoordinasi dengan pihak ketiga yang menangani kegiatan tersebut.

“Dari hasil klarifikasi, diketahui terdapat kesalahan saat proses pembayaran pajak. Seharusnya pihak ketiga memilih PPh Pasal 23, tetapi yang diinput justru PPh Pasal 21,” jelas Yoyong.

Ia menerangkan, persoalan
tersebut berkaitan dengan kegiatan penyediaan tempat serta makan dan minum yang dilaksanakan CV Jumleungan Haidar Sejahtera di Hotel Larissa Ciamis.

Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP telah meminta pihak ketiga segera memperbaiki administrasi perpajakan, termasuk menghapus faktur pajak yang keliru dan melakukan pembenahan SPT Tahunan perusahaan sesuai ketentuan.

Yoyong mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan permintaan agar perusahaan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, hingga klarifikasi disampaikan, dinas belum menerima kepastian mengenai penyelesaian seluruh proses pembenahan dan pembayaran kewajiban pajak oleh pihak ketiga.

“Kami sudah menyampaikan dan meminta pihak ketiga untuk segera membereskan komitmennya. Dengan adanya surat ini, diharapkan seluruh kewajiban administrasi perpajakan dapat segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, persoalan tersebut telah berlangsung sejak 27 Oktober 2026. Karena itu, DPMPTSP berharap pihak ketiga segera menuntaskan kewajibannya agar tidak berlarut-larut.

(Iday)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *