Dugaan Penyimpangan Dana BOS di SMAN 1 Anjatan Indramayu
BuletinNews.id
Indramayu – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik setelah isu tersebut beredar di media sosial. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional sekolah diduga disalahgunakan oleh oknum kepala sekolah dan bendahara, tanpa melibatkan pihak lain dalam proses pengelolaannya.
Ketua LSM Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara (P3KN) Jawa Barat, Ronggur SH, bersama Ketua LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Nusantara Kabupaten Indramayu, mengungkapkan bahwa pengeluaran dana BOS di SMAN 1 Anjatan diduga banyak yang fiktif. Modus yang digunakan mencakup manipulasi harga pembelian barang serta penyusunan laporan keuangan yang dibuat seolah-olah sesuai dengan anggaran.
Menurut Ronggur, sekolah tersebut menerima bantuan dana BOS tahap pertama tahun 2024 sebesar Rp. 1.060.125.000,- dan tahap kedua dengan jumlah yang sama, yang dicairkan pada 9 Agustus 2024. Secara keseluruhan, total dana BOS yang diterima sekolah mencapai Rp. 2.120.250.000,- untuk 1.285 siswa yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun, berdasarkan penelusuran LSM P3KN, dana tersebut hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa transparansi atau keterlibatan pihak lain.
Senada dengan Ronggur, Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu, Agus Suherman, juga menyoroti dugaan penyimpangan yang telah terjadi selama empat tahun, dari 2021 hingga 2024. Salah satu indikasi kecurangan yang ditemukan adalah laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana, terutama pada pos sarana dan prasarana tahun 2024, yang mencapai lebih dari setengah miliar rupiah, yang dikutif intijayakoran.com.
Dugaan penyimpangan ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh otoritas terkait guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Masyarakat dan para pemangku kepentingan berharap agar ada audit menyeluruh untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan ini.
(Kosim)
