Pernyataan Ambigu Wakil Bupati Purwakarta Dinilai Timbulkan Kegaduhan Publik
BuletinNews.id
Purwakarta – Gaya komunikasi Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, menuai kritik dari berbagai kalangan. Pernyataannya yang dinilai ambigu dan tidak disertai solusi konkret terhadap persoalan di masyarakat dinilai dapat memicu kebingungan, bahkan kegaduhan publik.
Salah satunya terkait isu percaloan dan pungutan liar (pungli) terhadap pencari kerja di salah satu perusahaan di Kecamatan Jatiluhur yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam sebuah pemberitaan media online, Wakil Bupati menyebutkan adanya sejumlah pihak yang menghubunginya melalui sambungan telepon, namun ia mengabaikannya karena menduga mereka berniat melakukan negosiasi atau intervensi.
Pernyataan tersebut dinilai tidak bijak oleh berbagai pihak. Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Asep Fapet Kurniawan, menilai sikap Wakil Bupati seharusnya lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas daerah.
“Terkait hal apapun, pernyataan untuk sekelas wakil kepala daerah seharusnya perlu kehati-hatian karena memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan stabilitas daerah,” ujar Asep Fapet, Senin (10/3/2025).
Ia menambahkan, akan lebih baik jika Wakil Bupati menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak-pihak terkait dan berdialog langsung, daripada memberikan pernyataan bersayap yang menimbulkan spekulasi.
“Pernyataan yang tidak jelas dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh masyarakat, media, dan pihak terkait. Ini bisa menimbulkan kebingungan hingga konflik, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” imbuhnya.
Pentingnya Komunikasi yang Transparan dan Akuntabel
Senada dengan Fapet, Sekretaris Distrik LSM GMBI Kabupaten Purwakarta, Zefnal Lambert Lilipaly, menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan dan akuntabel dari seorang pejabat daerah.
“Kepala daerah atau wakil kepala daerah harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, terutama soal isu-isu sensitif. Komunikasi yang tidak tepat bisa berdampak luas,” kata Lambert.
Ia menilai bahwa sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik, penting bagi pejabat untuk berdialog dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kondusivitas wilayah.
Pernyataan Kontroversial Bisa Picu Krisis Kepercayaan
Ketua LSM Barak Kabupaten Purwakarta, Cecep Saepul Mukti alias Kang Jenar, juga mengingatkan bahwa pernyataan seorang pejabat publik dapat dengan cepat membentuk opini di masyarakat. Jika tidak tepat, hal itu bisa memicu keresahan bahkan potensi krisis sosial.
“Pernyataan yang kontroversial, provokatif, atau tidak bijaksana bisa berdampak hukum, bahkan mengganggu ketertiban umum dan proses pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat publik harus senantiasa menjunjung tinggi etika, moral, serta prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam setiap pernyataan yang disampaikan ke publik.
Menjaga Kepercayaan Publik Melalui Komunikasi Bijak
Polemik yang muncul akibat pernyataan ambigu Wakil Bupati ini menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi yang bijak di tengah masyarakat yang semakin kritis. Stabilitas daerah dan keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada kepercayaan publik, yang salah satu penopangnya adalah komunikasi terbuka dan bertanggung jawab dari para pemimpin daerah.
(De/Eng/SE)
