Ratusan Massa AWDB Gelar Aksi Damai di Pendopo Indramayu, Tuntut Klarifikasi Pernyataan Stafsus Bupati
Buletin News.id
INDRAMAYU II Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Indramayu menepati janjinya. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (19/1/2026) kemarin.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan klarifikasi atas pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Bupati Indramayu, Salman, yang dinilai bernada rasis dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat Indramayu.
Sejak pagi hari, massa aksi mulai memadati kawasan Pendopo. Mereka membawa spanduk, poster, serta menyuarakan orasi secara bergantian. Aksi sempat memanas ketika massa menutup akses pintu masuk Pendopo Pemkab Indramayu sebagai simbol kekecewaan terhadap sikap pejabat yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi publik.
Namun demikian, harapan massa untuk mendapatkan penjelasan secara langsung harus pupus. Sosok yang menjadi pusat tuntutan aksi, yakni Salman, tidak tampak menemui para demonstran. Ketidakhadiran tersebut justru memicu kekecewaan yang lebih mendalam dari para peserta aksi.
Dalam orasinya, Wakil Ketua DPC BPPKB Kabupaten Indramayu, Benny Raharjo, menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Stafsus Bupati tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat Indramayu menolak segala bentuk ujaran yang berpotensi merendahkan martabat daerah dan warganya.
“Orang Indramayu tidak pengecut. Jika Saudara Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman, jantan dan tidak pengecut, temui kami di sini untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang bernada rasis,” tegas Benny dengan suara lantang di hadapan massa aksi.
Menurutnya, pernyataan seorang pejabat publik tidak bisa dipandang sebagai opini pribadi semata, melainkan memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, AWDB menuntut adanya klarifikasi terbuka sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat Indramayu.
Selain itu, massa juga mendesak Bupati Indramayu untuk bersikap tegas dan melakukan evaluasi terhadap kinerja serta etika para staf khususnya. Mereka menilai, keberadaan staf khusus seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang menyejukkan, bukan justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan berlangsung relatif kondusif hingga siang hari. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun menegaskan bahwa aksi lanjutan akan digelar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang jelas dari pemerintah daerah.
AWDB menegaskan, gerakan ini bukan sekadar aksi protes, melainkan bentuk kepedulian masyarakat Indramayu terhadap marwah daerah dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Wong Dermayu.
Dengan demikian, massa berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keresahan yang muncul dan segera mengambil langkah konkret demi menjaga kondusivitas serta kepercayaan public.
(Kosim)
