Ciamis Bersih Bukan Berarti Masalah Sampah Selesai

Oleh: Nafisa Yusnita

Kalau mendengar kata Ciamis, mungkin yang terlintas adalah daerah yang asri, hijau, dan cukup dikenal dengan kebersihannya. Berbagai upaya untuk mengelola sampah juga terus dilakukan. Namun, di tengah semua itu, saya justru ingin mengajak kita melihat persoalan sampah dari sisi yang sedikit berbeda: apakah lingkungan yang terlihat bersih berarti masalah sampah sudah benar-benar selesai? Menurut saya, belum tentu.

Bukan berarti berbagai upaya yang sudah dilakukan tidak berhasil. Justru, adanya perhatian terhadap pengelolaan sampah menunjukkan bahwa persoalan ini sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan lingkungan di Ciamis. Tetapi, menjaga kebersihan tidak cukup hanya dengan memastikan sampah tidak terlihat. Kita juga perlu memikirkan ke mana sampah tersebut pergi setelah meninggalkan rumah dan lingkungan kita.

Hal ini masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Pada 1 Februari 2026, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi pengelolaan sampah di sejumlah titik di Ciamis. Di Lingkungan Bolenglang, Kelurahan Kertasari, masih ditemukan warga yang membuang sampah ke sungai. Sementara itu, di Desa Bojongmengger, masih ditemukan warga yang membakar sampah.

Bagi saya, temuan tersebut bukan berarti pengelolaan sampah di Ciamis gagal. Justru, hal itu menunjukkan bahwa masih ada jarak antara sistem pengelolaan sampah dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Ciamis memang sudah memiliki berbagai fasilitas pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan TPS3R. Namun, keberadaan fasilitas saja belum cukup jika belum semua masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkannya secara rutin.

Masalahnya juga bukan sekadar soal masyarakat yang malas membuang sampah pada tempatnya. Kita perlu melihat apa yang terjadi sebelum seseorang akhirnya memilih membuang sampah ke sungai atau membakarnya. Apakah layanan pengangkutan tersedia secara rutin di wilayah tersebut? Apakah warga mengetahui tempat pembuangan atau pengolahan sampah terdekat? Apakah sampah yang sudah dipilah dari rumah benar-benar diangkut secara terpisah dan dikelola sesuai jenisnya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting karena solusi tidak bisa hanya berhenti pada imbauan untuk “jangan membuang sampah sembarangan”.

Apalagi, sebagian besar sampah di Ciamis berasal dari rumah tangga. Data teknis Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa rumah tangga menyumbang sekitar 49 persen sumber sampah di Kabupaten Ciamis, sedangkan sisa makanan menjadi komposisi terbesar, yaitu sekitar 38 persen. (KLH BPPLH) Artinya, persoalan sampah sebenarnya sudah dimulai sejak dari dapur masing-masing rumah.

Karena itu, menurut saya, langkah pertama yang perlu diperkuat adalah pemilahan sampah dari rumah yang benar-benar terhubung dengan sistem pengangkutan. Jangan sampai masyarakat sudah diminta memilah sampah, tetapi pada akhirnya sampah yang sudah dipisahkan kembali tercampur ketika diangkut. Pemerintah daerah bersama pengelola lingkungan bisa membuat jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah, misalnya hari tertentu untuk sampah organik dan hari lainnya untuk sampah anorganik. Jadwal tersebut kemudian diumumkan melalui RT, RW, grup WhatsApp warga, atau papan informasi di lingkungan.

Untuk sampah organik, persoalannya bisa ditangani dari sumbernya. Karena sisa makanan merupakan bagian besar dari sampah rumah tangga, masyarakat dapat diarahkan untuk mengolahnya menjadi kompos atau menggunakan metode pengolahan sederhana yang sesuai dengan kondisi rumah. Pemerintah tidak harus langsung memberikan program besar ke setiap rumah. Sebagai tahap awal, beberapa rumah dalam satu RT bisa dijadikan kelompok percontohan. Jika berhasil, cara tersebut bisa diperluas ke lingkungan lainnya.

Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual bisa diarahkan ke bank sampah. Namun, bank sampah juga tidak cukup hanya tersedia secara fisik. Harus ada jadwal setoran yang jelas, jenis sampah yang diterima, harga atau sistem pencatatannya, serta petugas yang mengelola. Informasi tersebut sebaiknya mudah diketahui warga sehingga bank sampah tidak hanya menjadi fasilitas yang ada, tetapi benar-benar digunakan.

Persiapannya juga perlu dilakukan sebelum program berjalan. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa atau kelurahan bisa terlebih dahulu memetakan wilayah yang paling membutuhkan layanan. Bukan hanya berdasarkan jumlah sampah, tetapi juga berdasarkan kebiasaan membuang sampah, jarak rumah dengan fasilitas pengelolaan, dan ketersediaan layanan pengangkutan. Dari pemetaan tersebut, dapat ditentukan wilayah mana yang membutuhkan TPS3R, penambahan jadwal angkut, atau pendampingan lebih dulu.

Menurut saya, cara seperti ini lebih masuk akal daripada membuat program yang sama untuk semua wilayah. Kondisi setiap lingkungan berbeda. Ada wilayah yang sudah memiliki bank sampah tetapi kurang aktif, ada yang memiliki fasilitas tetapi sulit dijangkau, dan ada pula yang mungkin justru belum mendapatkan layanan secara rutin.

Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang sederhana tetapi rutin. Misalnya, setiap kelurahan atau desa mencatat jumlah rumah yang sudah memilah sampah, jumlah sampah yang masuk ke bank sampah atau TPS3R, serta titik-titik yang masih sering menjadi tempat pembuangan liar. Data tersebut bisa dievaluasi setiap bulan untuk melihat apakah program benar-benar berjalan atau hanya berhenti sebagai kegiatan awal.

Untuk kebiasaan membakar sampah, larangan saja menurut saya tidak akan cukup. Masyarakat harus diberikan pilihan yang lebih mudah. Jika warga dilarang membakar tetapi tidak memiliki akses terhadap layanan pengangkutan atau tempat pengolahan, masalahnya hanya berpindah bentuk. Karena itu, wilayah yang masih banyak melakukan pembakaran perlu menjadi prioritas untuk mendapatkan layanan pengangkutan dan pendampingan pengelolaan sampah.

Pengawasan juga perlu dilakukan, tetapi bukan hanya ketika ada penilaian atau kunjungan dari pihak luar. Titik sungai atau lahan yang sering dijadikan tempat pembuangan perlu dipantau oleh pengurus lingkungan bersama pemerintah setempat. Jika ditemukan titik yang sama berulang kali menjadi tempat pembuangan, jangan hanya dibersihkan. Cari tahu mengapa warga membuang sampah di sana, kemudian perbaiki penyebabnya. Kalau masalahnya tidak ada tempat pembuangan, sediakan akses. Kalau masalahnya jadwal pengangkutan, perbaiki jadwalnya. Kalau memang karena kebiasaan, barulah pendekatan edukasi dan pengawasan diperkuat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diminta untuk berubah, tetapi juga diberikan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berubah.

Pemerintah dan masyarakat juga tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pihak yang saling menyalahkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sistem, fasilitas, pengangkutan, dan pengawasan yang berjalan. Masyarakat memiliki tanggung jawab memilah, mengurangi, dan membuang sampah sesuai sistem yang sudah disediakan. Keduanya harus berjalan bersamaan.

Mungkin kita memang tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan sampah di Ciamis dalam waktu singkat. Namun, kita bisa mulai dari hal yang lebih terukur: memastikan sampah rumah tangga dipilah, memastikan sampah yang sudah dipilah tidak kembali tercampur, memastikan warga memiliki akses terhadap pengelolaan sampah, dan memastikan titik pembuangan liar tidak hanya dibersihkan tetapi juga dicari penyebabnya.

Ciamis sudah memiliki modal untuk itu. Pemerintah daerah bahkan mencatat adanya ratusan bank sampah dan sarana pengelolaan sampah 3R dalam beberapa tahun terakhir. Tantangannya sekarang bukan sekadar menambah fasilitas, tetapi memastikan fasilitas yang sudah ada benar-benar hidup dan terhubung dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari.

Pada akhirnya, sampah bukan sesuatu yang selesai ketika sudah tidak berada di depan mata. Sampah tetap menjadi bagian dari lingkungan kita, bahkan ketika kita sudah tidak melihatnya lagi.

Karena itu, bagi saya, Ciamis yang bersih seharusnya bukan hanya Ciamis yang terlihat bersih. Ciamis juga perlu menjadi daerah yang masyarakatnya tahu ke mana sampah mereka pergi, pemerintahnya tahu bagian mana yang masih bermasalah, dan sistem pengelolaannya mampu menjawab persoalan sampai ke tingkat rumah tangga.

Sebab kebersihan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan sesuatu yang sudah tidak terlihat tetap dikelola dengan benar.