Gus Imam Hadiri Pelantikan DPW AMPETRA Jawa Barat, Dorong Penguatan Legalitas Penambang Tradisional
Buletin News.id
BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia (AMPETRA) Jawa Tengah, Gus Imam, menghadiri deklarasi dan pelantikan pengurus baru DPW AMPETRA Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Kompleks Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bandung, Minggu (19/7/2026).
Kehadiran Gus Imam sebagai perwakilan pengurus DPW AMPETRA Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi serta membangun sinergi antarwilayah dalam mengawal kebijakan dan regulasi sektor pertambangan rakyat di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Imam menegaskan bahwa kepengurusan AMPETRA di tingkat daerah memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi para penambang tradisional dengan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pengawalan terhadap implementasi program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus terus diperkuat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus terus melakukan sosialisasi dan menyuarakan program pemerintah terkait penambangan rakyat ini. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang benar-benar terasa dampaknya di lapangan,” ujar Gus Imam.
Ia juga berharap kepengurusan baru DPW AMPETRA Jawa Barat dapat bergerak cepat dalam mendampingi para penambang tradisional memperoleh legalitas usaha yang jelas. Menurutnya, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan sektor pertambangan rakyat yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Gus Imam menilai kolaborasi antarpengurus AMPETRA di berbagai provinsi akan memperkuat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak penambang tradisional di tingkat nasional, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Pelantikan DPW AMPETRA Jawa Barat turut dihadiri Ketua Umum DPP AMPETRA Heri Gunawan Sattar dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan pembacaan deklarasi, penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada pengurus baru, serta penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pertambangan rakyat di Indonesia.
(Ad/St)
